Koma.id | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Sahabat Rakyat (DPP PSR) menyampaikan pandangan dan sikap politik resminya terkait proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.
Menyongsong agenda Sidang Paripurna MPR RI yang diselenggarakan pada 2 Desember 2026, DPP PSR menilai momentum konstitusional berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 ini harus dimaknai sebagai peluang strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Sahabat Rakyat, Indra Lesmana, menegaskan bahwa sosok Wakil Presiden pengganti harus mampu menjalankan fungsi fundamental sebagai penyeimbang (check and balance) sekaligus mitra dialog yang konstruktif bagi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di sisa masa bakti 2024–2029.
Tawuran Pecah di Petamburan Jakpus, Massa Lakukan Aksi Pembakaran dan Rusak Gerobak Pedagang
“Kami memandang kursi Wakil Presiden bukan sekedar pelengkap struktural, melainkan instrumen penyeimbang kebijakan di tingkat tertinggi eksekutif. Oleh karena itu, kami sangat berharap Bapak Presiden tidak menunjuk atau mempromosikan kader dari partai politiknya sendiri untuk menduduki posisi tersebut, ” ujar Indra Lesmana dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (15/11).
Menurut Indra, apabila Presiden dan Wakil Presiden berasal dari satu entitas partai yang sama, bayangan akan memicu sentralisasi kekuasaan yang berpotensi menumpulkan dialektika serta kontrol internal di lingkar Istana Kepresidenan.
Sebagai alternatif yang lebih sehat bagi iklim demokrasi nasional, DPP PSR menyarankan agar Presiden mempertimbangkan figur dari unsur partai politik maupun non-koalisi sebagai wujud nyata rekonsiliasi nasional. Kendati demikian, organisasi kepemudaan ini menilai opsi paling ideal adalah menunjuk tokoh-tokoh politik non-partai, baik kalangan teknokrat maupun professional yang berdiri di atas semua golongan.
“Mengambil figur dari koalisi akan menjaga soliditas, sementara merangkul tokoh dari luar koalisi akan memperluas basis legitimasi. Akan tetapi, opsi paling ideal adalah memilih tokoh nasional non-parpol yang bebas dari beban kepentingan pemilu 2029, sehingga bisa fokus seratus persen bekerja membantu Presiden menyelesaikan persoalan rakyat,” tegas Indra.
Sebagai kontribusi pemikiran kepada pemerintah dan publik, DPP Pemuda Sahabat Rakyat turut memetakan sembilan nama tokoh potensial dari tiga klaster berbeda beserta argumen tujuannya:
- Unsur Parpol Koalisi: Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia. Ketiganya dinilai mumpuni dalam menjaga stabilitas politik, mengoordinasikan pembangunan, serta akomodasi basis massa akar rumput maupun dukungan parlemen.
- Unsur Parpol Non Koalisi: Puan Maharani, Pramono Anung, dan Sohibul Iman. Penunjukan dari klaster ini dinilai mampu memperkuat simbol rekonsiliasi nasional, memperluas inklusivitas demokrasi, serta menjamin harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif.
- Unsur Non-Partai Politik (Teknokrat/Tokoh Nasional): Sri Mulyani Indrawati, Mahfud MD, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ketiga tokoh independen ini dinilai dapat menghadirkan objektivitas fiskal, jaminan penegakan hukum, serta penahan stabilitas moral-kebangsaan.
DPP Pemuda Sahabat Rakyat berharap pandangan dan aspirasi masyarakat sipil ini dapat diserap oleh Presiden sebelum menyampaikan dua nama usulan calon Wakil Presiden secara resmi kepada pimpinan MPR RI.
