Koma.id – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum ICMI Arif Satria menyatakan dukungan terhadap langkah Polri yang memproses para tersangka tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan adil.
“Terkait peristiwa penyadapan yang menjadi perhatian publik, ICMI menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, objektif, dan adil tanpa pandang bulu,” kata Arif, dikutip Jumat (13/11/2026).
IHSG Ditutup Menguat Tajam 2,66 Persen di Tengah Mundurnya Wapres Gibran dan Hasil Tinjauan MSCI
Arif menegaskan, penanganan perkara tersebut harus didasarkan pada fakta, bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung prinsip negara hukum dalam setiap tahapan proses penyidikan.
ICMI berharap Polri dapat mengungkap perkara secara menyeluruh sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain memberikan dukungan kepada Polri, Arif mengimbau umat Islam, khususnya keluarga besar ICMI di seluruh Indonesia, agar tetap tenang dan menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi maupun provokasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.
“Kami mengajak seluruh keluarga besar ICMI dan umat Islam untuk menjadi bagian dari solusi, menjaga kesejukan di tengah masyarakat, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan bersama,” tegasnya.
ICMI Minta Masyarakat Percayakan Proses Hukum
Arif yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengajak masyarakat memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga keselamatan bangsa dan keutuhan negara.
Menurutnya, setiap langkah harus tetap berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Marilah kita menjaga Indonesia dengan ketenangan, kejernihan berpikir, semangat persaudaraan, dan tanggung jawab kebangsaan. Dengan persatuan dan ikhtiar bersama, berbagai tantangan dapat kita hadapi demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujar Arif.
Ia juga menekankan bahwa menjaga keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Karena itu, setiap persoalan perlu disikapi secara bijaksana melalui dialog, mekanisme konstitusional, serta penghormatan terhadap hukum.
“Persatuan dan keselamatan bangsa harus menjadi prioritas kita bersama. Perbedaan pandangan hendaknya disikapi dengan kedewasaan dan semangat kebangsaan. Kita perlu menjaga Indonesia agar tetap rukun, damai, dan kokoh,” tuturnya.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sebelumnya telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Bareskrim Polri menduga para tersangka melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa dasar penegakan hukum yang sah.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekam jejak digital pada Oktober 2026 untuk menghilangkan bukti aktivitas penyadapan.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Kapolri Suyudi Ario Seto telah memaparkan rangkaian dugaan penyadapan tersebut di hadapan Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Polri juga menyampaikan perkembangan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk dugaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh penyidik.
Dukungan ICMI terhadap langkah Polri ini menambah respons sejumlah elemen masyarakat terhadap penanganan kasus penyadapan yang menjadi perhatian publik. ICMI berharap proses hukum berjalan terbuka, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip keadilan serta kepastian hukum.
