Koma.id – Mabes Polri mengungkap sosok berinisial TK yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. TK diketahui merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang satu.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, Brigjen TK saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Biro Pengamanan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi dalam perkara penyadapan ilegal yang sedang diusut Bareskrim Polri.
Selain diperiksa secara internal, keterangan TK juga didalami penyidik untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
IHSG Ditutup Menguat Tajam 2,66 Persen di Tengah Mundurnya Wapres Gibran dan Hasil Tinjauan MSCI
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny melalui keterangan resminya, Kamis (12/11/2026).
Johnny menjelaskan, pemeriksaan terhadap TK dilakukan secara bersamaan dengan proses penyidikan tindak pidana yang sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, Polri terus menjalankan proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana untuk memastikan seluruh fakta serta dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.
TK Diduga Diperintahkan Melakukan Surveillance
Keterlibatan sosok berinisial TK sebelumnya diungkap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan dugaan peran empat tersangka dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Salah satu yang disorot adalah peran mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Menurut Suyudi, Ahrie diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK untuk melakukan pemantauan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR.
Meski demikian, Polri belum mengungkap nama lengkap maupun jabatan struktural Brigjen TK saat ini. Statusnya juga belum diumumkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sejauh ini, Polri menyatakan yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan Propam dan keterangannya didalami penyidik.
Empat Jenderal Polri Telah Jadi Tersangka
Dalam perkara ini, Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dalam penjelasan Kapolri di hadapan Komisi III DPR, Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah tersebut diduga disampaikan melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta.
Slamet Uliandi diduga berperan sebagai penasihat Monitoring Center (MC) Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
Sementara Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta diduga menjalankan peran dalam meneruskan perintah kepada operator serta mengelola pelaksanaan penyadapan melalui sistem yang tersedia di lingkungan Polri.
Kapolri juga memaparkan bahwa Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026 melalui tim Technical Supporting Unit (TSU).
Penyadapan Diduga Berlangsung Sejak 2025
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Penyidik menemukan dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon target tanpa melalui prosedur verifikasi yang semestinya.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Suyudi memaparkan lima tahapan dugaan penyimpangan dalam praktik penyadapan tersebut.
Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta. Perintah itu disebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi permohonan penyidik dan laporan polisi.
Kedua, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa melakukan verifikasi dan penyaringan terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Ketiga, operator diduga melakukan penyadapan melalui sistem yang tersedia. Rekaman komunikasi kemudian didengarkan, diekspor, dan diubah menjadi transkrip.
Keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang diduga memerintahkan kegiatan tersebut, mulai dari Kabagmon, Slamet Uliandi, hingga Listyo Sigit.
Kelima, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta melalui tim TSU.
Polri menduga penyimpangan tersebut mencakup penyadapan tanpa permohonan penyidik, penggunaan sistem tanpa verifikasi, pemanfaatan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.
Pengungkapan sosok Brigjen TK kini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan. Polri menyatakan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terus berjalan untuk mendalami dugaan perannya dalam aktivitas surveillance serta memastikan keterlibatan setiap pihak dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.
