Koma.id | Jakarta – Ketua Umum Pasukan Prabowo (PASPROBO), Saiful Chaniago, mengecam keras aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diduga dilakukan oleh oknum jenderal.
Saiful menegaskan, tindakan menyadap Presiden yang merupakan simbol negara sekaligus Panglima Tertinggi TNI merupakan bentuk penghinaan terhadap konstitusi dan pelanggaran serius atas keamanan negara.
Kabareskrim Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
“Ini tindakan tidak bermoral, tidak patriotik, dan sangat berbahaya bagi kelangsungan negara. Presiden adalah representasi tertinggi negara. Menyadap Presiden sama saja menyadap negara. Oknum jenderal yang melakukan ini harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” kata Saiful Chaniago dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (03/11).
Saiful mendesak Panglima TNI dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara tersebut secara transparan, profesional, serta terbuka bagi publik demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Siapa pun pelakunya, apa pun pangkat dan jabatannya, harus memproses hukum secara terbuka. Ini demi menjaga marwah Presiden, menjaga soliditas TNI, dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap institusi pertahanan,” tegas Saiful, yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PLN Energi Gas.
Ia memaklumi adanya dugaan gangguan stabilitas dari pihak internal di konsentrasi Presiden Prabowo yang memperkuat pertahanan nasional, swasembada energi, dan kesejahteraan masyarakat.
Atas kejadian tersebut,Saiful menyatakan jajarannya siap mendukung penuh langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menindak pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas negara.
“Kami sebagai rakyat Indonesia berdiri tegak di belakang Presiden Prabowo Subianto.Kami mendukung penuh langkah Presiden untuk membersihkan oknum-oknum pengkhianat di lingkaran kekuasaan,”.
Mengakhiri keterangannya,Saiful mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi,tetap menjaga persatuan,dan mempercayakan penanganan perkara ini pada proses hukum yang berlaku.
