KOMA.ID, JAKARTA – Pendiri Yayasan Kalaweit, Chanee Kalaweit, mempertanyakan konsistensi kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan di Indonesia. Ia mengingatkan agar perhatian publik terhadap lingkungan tidak hanya muncul ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan.
Menurut Chanee, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap karhutla, termasuk melalui aksi demonstrasi dan penggalangan sumbangan, merupakan perkembangan positif. Namun, ia mengajak publik mengevaluasi apakah kepedulian tersebut benar-benar berangkat dari kesadaran untuk melindungi hutan atau semata-mata karena dampak kebakaran mulai dirasakan secara langsung.
“Apakah teman-teman peduli karena kenyamanan terganggu, karena bencana asap, atau benar-benar peduli hutan?” kata Chanee saat menyampaikan pandangannya mengenai persoalan karhutla.
Ia menilai, perlindungan hutan seharusnya menjadi perhatian masyarakat sepanjang waktu, bukan hanya ketika kebakaran terjadi dan asap mulai mengganggu pernapasan.
Chanee kemudian menyoroti kehilangan kawasan hutan dalam skala besar selama dua dekade terakhir yang menurutnya berkaitan dengan perluasan perkebunan kelapa sawit.
“Dalam 20 tahun terakhir kita kehilangan belasan juta hektare demi perkebunan sawit. Pertanyaan saya adalah, kalau kita kehilangan jutaan hektare tanpa asap, apakah akan ada tetap demikian banyak orang yang peduli?” ujarnya.
Bagi Chanee, pertanyaan tersebut menjadi refleksi penting mengenai cara masyarakat memandang kerusakan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa hilangnya hutan tetap menjadi persoalan serius sekalipun tidak langsung menimbulkan kabut asap atau mengganggu kehidupan sehari-hari.
Karena itu, ia mendorong perubahan pola pikir agar perlindungan hutan tidak hanya dipandang sebagai respons terhadap bencana, tetapi sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Chanee juga menekankan pentingnya kesediaan masyarakat menerima aturan pencegahan kebakaran, termasuk larangan penggunaan api sejak awal musim kemarau, bahkan ketika belum terlihat asap atau tanda-tanda kebakaran.
Menurutnya, larangan tersebut seharusnya dipahami sebagai langkah pencegahan, bukan dianggap sebagai pembatasan yang baru diperlukan ketika situasi sudah darurat.
Ia menilai, kebiasaan yang berpotensi memicu kebakaran juga perlu diubah. Salah satunya adalah perilaku membuang puntung rokok sembarangan yang dapat menjadi sumber penyalaan api dalam kondisi lingkungan yang rentan.
“Harus kita terima, buang kebiasaan di mana itu merokok sembarangan, buang rokok sembarangan itu kita harus terima semua, tidak hanya menjadi beban yang memiliki kebijakan,” tuturnya.
Chanee menegaskan bahwa tanggung jawab mencegah karhutla tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga perlu mengambil bagian melalui perubahan perilaku dan kepatuhan terhadap aturan yang bertujuan mencegah kebakaran.
Di sisi lain, ia menilai perlindungan hutan harus dilakukan secara konsisten melalui kebijakan pemerintah, termasuk restorasi gambut, penguatan deteksi dini, patroli, dan perlindungan kawasan berhutan sesuai fungsi serta status lahannya.
Menurut Chanee, kepedulian lingkungan yang sesungguhnya harus hadir sebelum bencana terjadi. Dengan demikian, upaya melindungi hutan tidak berhenti ketika kabut asap menghilang, tetapi terus berjalan untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas.
Ia berharap momentum meningkatnya perhatian publik terhadap karhutla dapat menjadi titik awal perubahan yang lebih mendasar, baik dalam kebijakan pemerintah maupun perilaku masyarakat.
Sebab, menjaga hutan bukan hanya tentang menghindari asap ketika musim kemarau, melainkan juga memastikan kawasan hutan tetap lestari meskipun dampak kerusakannya tidak selalu langsung dirasakan manusia.
