KOMA.ID, JAKARTA – Ketua PIJAR 98, Sulaiman Haikal menyampaikan bahwa survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini diluncurkan oleh SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintahan saat ini.
Ia menilai jika hasil survei perlu dibaca secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, stabilitas nasional, serta tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia.
Guru Besar Apresiasi Penguatan Pendidikan Era Prabowo-Gibran, Tekankan Mutu dan Akses yang Merata
“Survei merupakan potret persepsi masyarakat pada waktu dan pertanyaan tertentu, bukan keseluruhan wajah Indonesia,” tulis Sulaiman dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).
Ia berpendapat, penilaian terhadap pemerintahan harus dilakukan dengan melihat berbagai indikator, termasuk kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, investasi, pembangunan, pelayanan publik, serta respons pemerintah dalam menangani persoalan masyarakat.
Sulaiman juga menilai hasil survei yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi di lapangan dapat memunculkan pertanyaan mengenai kesimpulan yang ditarik dari data tersebut. Meski demikian, ia menekankan pentingnya membaca hasil survei secara kritis dan membandingkannya dengan fakta yang relevan.
Sulaiman mengatakan pemerintahan Prabowo menghadapi persoalan yang tidak seluruhnya muncul pada masa kepemimpinannya. Sejumlah tantangan, seperti ketimpangan sosial, tata kelola pemerintahan, korupsi, ketergantungan impor, daya saing industri, dan persoalan lingkungan, menurut dia, telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, perubahan kebijakan negara-negara besar, gejolak pasar keuangan, harga energi, serta dinamika perdagangan internasional.
Kondisi tersebut, menurut Sulaiman, perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Namun, ia mengakui tantangan yang dihadapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kritik publik.
“Justru situasi berat sekalipun dijadikan pemerintah untuk tetap terbuka terhadap evaluasi,” tulisnya.
Dalam keterangannya, Sulaiman turut menyoroti stabilitas nasional dan respons pemerintah terhadap sejumlah persoalan sebagai aspek yang perlu diperhitungkan dalam menilai kinerja pemerintahan.
Ia menyinggung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 sebagai salah satu contoh persoalan yang memerlukan keterlibatan langsung pemerintah. Menurut dia, penambahan sumber daya penanganan, kemungkinan penerimaan bantuan internasional, serta upaya mengusut dugaan pembakaran hutan secara sengaja merupakan bagian dari respons yang perlu diperhatikan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa stabilitas nasional tidak berarti seluruh persoalan telah terselesaikan. Tekanan terhadap pasar keuangan dan berbagai persoalan domestik, menurutnya, tetap membutuhkan perhatian pemerintah.
Sulaiman berpandangan, hasil survei seharusnya ditempatkan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah, bukan sebagai kesimpulan tunggal mengenai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan.
“Survei adalah alarm, bukan vonis,” tulisnya.
Ia menambahkan, apabila hasil survei menunjukkan keresahan masyarakat, pemerintah perlu menelusuri penyebabnya. Kritik yang didukung data dan disampaikan secara konstruktif, menurut dia, dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan.
Sebaliknya, apabila terdapat kesimpulan survei yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual, pemerintah perlu memberikan penjelasan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya melihat Pemerintahan Prabowo tidak alergi terhadap survei, tetapi juga tidak harus menerima setiap angka sebagai kebenaran mutlak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sulaiman menegaskan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan pada akhirnya perlu dikaitkan dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurut dia, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur melalui angka kepuasan publik, tetapi juga melalui kemampuan menciptakan lapangan kerja, menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga keamanan, menegakkan keadilan, dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik.
Ia menilai pemerintah perlu terus membuka ruang evaluasi sekaligus menunjukkan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.
“Rakyat membutuhkan pemerintah yang mau mendengar, berani memperbaiki kekurangan dan mampu membuktikan hasil kerjanya. Inilah yang kita lihat dan rasakan dari pemerintah Prabowo Subianto,” tutup Sulaiman.
Pernyataan Sulaiman Haikal tersebut disampaikan untuk menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen, sedangkan 53,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas.
Survei yang disebut dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 itu melibatkan 1.213 responden. Menurut Sulaiman, hasil tersebut patut menjadi perhatian, tetapi tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan kondisi pemerintahan maupun situasi masyarakat Indonesia.
