Koma.id | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Dudung menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10).
“Tadi kalau tidak salah Profesor Satyawan, kalau tidak salah itu dari Kementerian Kehutanan. Ya ahlinya kalau tidak salah,” kata Dudung kepada wartawan.
Menurut Dudung, Satyawan diperkirakan akan dilantik pada pekan depan. Meski pelantikan belum dilakukan, sosok yang disebut akan memimpin lembaga baru tersebut telah dilibatkan dalam pembahasan penanganan karhutla bersama pemerintah.
“Memang betul nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Tadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” ujarnya.
Satyawan saat ini menjabat sebagai Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), lembaga yang masa tugasnya berakhir pada 31 Desember 2024.
Pembentukan BPGMN merupakan langkah baru pemerintah dalam memperkuat pengelolaan lahan gambut dan mangrove di Indonesia. Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo Subianto setelah berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar mengenai tata kelola gambut serta upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, badan baru tersebut dibentuk untuk memperkuat langkah pencegahan karhutla yang selama ini masih berulang di berbagai daerah, terutama di kawasan gambut.
Menurut Teddy, BPGMN akan melibatkan kalangan ilmuwan, akademisi, dan profesional guna memperkuat riset, pemetaan kawasan, sistem deteksi dini, hingga pemantauan titik panas secara lebih terintegrasi.
Selain penguatan aspek ilmiah dan teknologi, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapasitas operasi lapangan melalui optimalisasi Satgas Darat dalam penanganan karhutla. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat respons ketika kebakaran mulai terdeteksi.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan sarana pendukung seperti pompa air portabel dan pengeboran dangkal untuk memperkuat penanganan kebakaran di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus.
Di tingkat masyarakat, keterlibatan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) juga menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah. Warga yang tinggal di sekitar kawasan gambut dinilai memiliki peran strategis dalam melakukan pemantauan serta penanganan awal apabila terjadi kebakaran.
Pemerintah berharap kehadiran BPGMN dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjaga ekosistem gambut dan mangrove sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi setiap tahun.
