Koma.id– Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan aksi Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDIP, Rojab Asyari, yang mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya merupakan tindakan pribadi, bukan instruksi partai.
Ono mengatakan, tidak ada arahan dari struktur partai, baik di tingkat DPC, DPD, maupun DPP PDIP, yang memerintahkan pencopotan foto orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Yang jelas sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan kan itu merupakan sikap dan tindakan personal ya. Jadi tidak ada sekalipun instruksi dari partai,” kata Ono, Kamis (8/10/2026).
Namun tak dapat dipungkiri adanya dinamika yang berkembang, termasuk terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), berpotensi memunculkan beragam respons di tengah masyarakat, termasuk dari kader PDIP di daerah.
Ia menegaskan, hingga saat ini partainya tidak mengambil sikap kelembagaan secara khusus terkait persoalan tersebut.
Mengenai kemungkinan adanya tindakan serupa yang dilakukan kader PDIP di daerah lain, Ono menyatakan pihaknya akan melihat situasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia juga berencana mendalami alasan di balik keputusan Rojab mencopot foto Gibran.
“Kami akan melihat situasinya, nanti juga akan kami dalami, misalnya yang di Sukabumi itu ya paling tidak nanti saya coba untuk menggali motivasi apa ya yang ada di sana,” tuturnya.
Menurut Ono Tindakan murni bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan kebijakan maupun program partai merupakan ranah personal yang perlu dihormati. Namun, apabila hasil pendalaman menunjukkan adanya kaitan dengan garis kebijakan partai, persoalan tersebut akan ditangani melalui mekanisme internal.
“Nanti pendalaman dululah, nanti kan akan saya laporkan juga ke DPP Partai,” singkatnya.
Sebelumnya, Rojab Asyari mengungkapkan bahwa keinginan untuk mencopot foto Presiden dan Wakil Presiden dari ruang kerjanya telah muncul sejak Gibran dilantik sebagai wakil presiden. Ia bahkan mengaku sempat berniat meminta Sekretariat DPRD Kota Sukabumi agar tidak memasang kedua foto tersebut di ruang kerjanya.
Namun, menurut Rojab, putusan MK yang baru semakin memperkuat keputusannya untuk melepas foto Gibran.
