Koma.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum mengalokasikan tambahan anggaran khusus untuk menangani dampak abu vulkanis akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Untuk sementara, penanganan dampak erupsi akan menggunakan dana yang sudah tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Purbaya mengatakan BNPB masih memiliki dana siap pakai hampir Rp1 triliun. Jika kebutuhan penanganan di lapangan nantinya melebihi dana yang tersedia, pemerintah memastikan siap memberikan tambahan anggaran.
“BNPB sudah memiliki dana. Jika ada kebutuhan, pasti masuk ke BNPB terlebih dahulu. Kalau butuh dana tambahan baru kita berikan,” kata Purbaya saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Belum Ada Permintaan Tambahan dalam Jumlah Besar
Purbaya menjelaskan mekanisme penambahan anggaran akan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
BNPB terlebih dahulu mengajukan kebutuhan penanganan kepada pemerintah. Setelah itu, Kementerian Keuangan akan melihat besaran dana yang diperlukan sebelum menentukan tambahan anggaran.
Hingga Senin (7/9/2026), Purbaya mengatakan belum menerima permintaan tambahan anggaran dalam jumlah besar dari BNPB.
“Belum, belum masuk yang besar, belum masuk,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah menilai dana siap pakai yang saat ini masih dimiliki BNPB dapat digunakan terlebih dahulu untuk membiayai kebutuhan penanganan bencana.
Anggaran Bencana Tak Dipatok Kaku
Purbaya memastikan pemerintah tidak memberikan batas maksimal yang kaku untuk tambahan anggaran apabila terjadi bencana besar.
Besaran anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga akan meminta BNPB memastikan setiap pengajuan benar-benar berdasarkan kebutuhan penanganan.
“Yang biasa, yang normal-normal saja. Tambah-tambah itu berapa? Kita, dia punya hampir Rp1 triliun yang ready. Terus ditambah lagi nanti kalau ada permintaan, ya kita tambah,” kata Purbaya.
Dalam kesempatan lain, Purbaya juga menegaskan anggaran kebencanaan mendapatkan perlakuan khusus karena ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak.
“Kalau untuk bencana, treatment-nya beda. Itu bukan untuk foya-foya, tapi untuk mengurangi penderitaan masyarakat,” ujarnya.
Abu Anak Krakatau Ganggu Aktivitas Penerbangan
Kesiapan anggaran tersebut menjadi perhatian di tengah dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak akhir pekan lalu.
Sebaran abu vulkanis dari erupsi Anak Krakatau sempat mengganggu operasional sejumlah bandara. Kondisi tersebut membuat penerbangan harus dihentikan sementara di beberapa bandara demi alasan keselamatan.
Pada Senin (7/9/2026), sejumlah bandara sempat berstatus ditutup akibat sebaran abu vulkanis, termasuk Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, Husein Sastranegara, Budiarto dan Pondok Cabe.
Gangguan penerbangan tersebut juga berdampak luas terhadap mobilitas masyarakat. Laporan Reuters menyebut erupsi Anak Krakatau sebelumnya telah mengganggu lebih dari 1.500 penerbangan dan berdampak terhadap sekitar 170 ribu penumpang.
Pemerintah Siap Tambah Dana Jika Dibutuhkan
Meski belum ada tambahan anggaran khusus untuk dampak abu Anak Krakatau, pemerintah memastikan persoalan pendanaan tidak akan menjadi hambatan apabila kebutuhan penanganan meningkat.
Purbaya mengatakan BNPB dapat kembali mengajukan tambahan dana apabila anggaran yang tersedia mulai tidak mencukupi.
“Kalau ada permintaan, ya kita tambah,” tegasnya.
Dengan demikian, pemerintah untuk sementara belum membuka alokasi tambahan secara khusus untuk penanganan abu vulkanis Anak Krakatau. Penanganan masih mengandalkan dana BNPB yang hampir mencapai Rp1 triliun.
Namun, apabila dampak erupsi meluas dan kebutuhan penanganan meningkat, pemerintah membuka ruang untuk menambah anggaran sesuai kebutuhan yang diajukan BNPB.
Purbaya pun berharap dampak erupsi tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar sehingga kebutuhan anggaran penanganan tidak meningkat secara signifikan.
