Koma.id | Jakarta – Direktur Eksekutif Daulat Energi, Ridwan Hanafi, mendatangi Kantor DPP Partai Golkar untuk menyampaikan pengaduan masyarakat terkait memburuknya keandalan sistem kelistrikan nasional. Laporan itu menyoroti rangkaian pemadaman bergilir dan peristiwa blackout di sejumlah daerah, termasuk Bali pada 2025, DKI Jakarta, serta lima provinsi di Sumatra pada 2026.
Ridwan menegaskan blackout yang berulang tidak boleh dianggap insidental.
“Negara harus jujur mengakui bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan transparan sekaligus langkah pembenahan nyata. Jangan sampai setiap gangguan selalu dinormalisasi,” ujarnya dalam rilis resmi.
Daulat Energi menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap tata kelola PLN, mencakup perencanaan sistem, pemeliharaan infrastruktur, manajemen risiko, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, hingga mekanisme pengawasan pelayanan publik.
Sebagai partai koalisi pemerintahan dengan fraksi kuat di DPR RI, Ridwan meminta DPP Partai Golkar menggunakan fungsi politiknya untuk mengawal aspirasi masyarakat.
“Kami meminta DPP Partai Golkar tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga mendorong Fraksi Golkar di DPR RI memanggil pemangku kepentingan sektor kelistrikan, meminta penjelasan terbuka, dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PLN,” tegasnya.
Daulat Energi mengapresiasi dibukanya kanal pengaduan masyarakat oleh DPP Golkar, namun menekankan kanal tersebut harus menjadi instrumen kebijakan nyata, bukan sekadar arsip administrasi.
“Ketahanan energi adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika blackout terus berulang tanpa evaluasi serius, kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor kelistrikan akan menurun,” kata Ridwan.
Ia berharap Partai Golkar dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat dengan pemerintah, melahirkan langkah konkret untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PLN, serta mencegah terulangnya blackout di masa mendatang.
“Listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Ketika blackout terus berulang, yang dipertaruhkan bukan hanya pasokan energi, tetapi juga kredibilitas negara dalam menjamin pelayanan publik,” pungkasnya.
