Koma.id | Jakarta – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Tokopedia mencuat setelah laporan menyebutkan ByteDance, induk usaha mayoritas Tokopedia, melakukan restrukturisasi besar-besaran. Informasi yang beredar menyebutkan hingga 90 persen karyawan terdampak, terutama di divisi Teknologi, R&D, Trust and Safety, serta Keuangan. Narasumber CNBC Indonesia bahkan menyebut jumlah engineer yang semula 1.100 orang kini tinggal sekitar 35 orang, dengan sebagian besar pekerjaan dialihkan ke tim ByteDance di luar negeri.
Manajemen Tokopedia melalui President Director Stephanie Susilo membantah kabar tersebut. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Stephanie menegaskan tidak ada PHK massal, melainkan penataan struktur organisasi dan program mobilitas internal.
Kortas Tipikor Polri Usut Dugaan Korupsi Batu Bara, Kerugian Negara Diindikasikan Rp5 Triliun
“Tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja dan internal mobility,” ujarnya dalam tayangan Breaking News Metro TV.
Stephanie menjelaskan, sejumlah karyawan memilih secara sukarela menerima paket kompensasi dan melanjutkan karier di luar perusahaan, sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan dan disalurkan ke lini bisnis lain dalam ekosistem TikTok-Tokopedia. Ia menambahkan, kondisi bisnis perusahaan tetap ekspansif dengan lebih dari 100 posisi baru yang tengah direkrut di Indonesia.
Isu ini mendapat perhatian serius dari DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan tidak terjadi PHK massal setelah parlemen mempertemukan manajemen TikTok dan Tokopedia dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
“Kami menerima masukan terkait isu PHK yang viral, dan setelah pertemuan, dipastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja massal di Tokopedia,” kata Dasco.
Meski bantahan resmi telah disampaikan, laporan restrukturisasi yang dikaitkan dengan penggunaan teknologi AI Agentic tetap memunculkan kekhawatiran. Sistem otomatis berbasis AI disebut mampu menggantikan peran ratusan engineer, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan tenaga kerja lokal di sektor teknologi. Pengamat menilai, langkah konsolidasi dan offshoring yang dilakukan ByteDance bisa menjadi sinyal pergeseran besar dalam lanskap ketenagakerjaan digital Indonesia.
Isu ini menyoroti dua hal krusial: perlindungan pekerja di tengah transformasi teknologi, serta kedaulatan data nasional. Pemerintah diminta proaktif menyiapkan program reskilling dan regulasi ketat agar data strategis bangsa tidak sepenuhnya dikendalikan dari luar negeri.
Apakah ini sekadar penataan organisasi atau tanda awal revolusi tenaga kerja berbasis AI, isu Tokopedia menjadi alarm bagi ekosistem digital Indonesia.
