Koma.id– Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengatakan terlalu banyak kejanggalan dalam penanganan kasus kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, bahkan hingga saat ini belum juga ditampilkannya pelaku ke publik. Hal inilah yang kemudian menghambat pengungkapan aktor intelektual di balik peristiwa kejahatan sadis tersebut.
“Proses di militer ini tidak sesuai karena di puspom TNI mengatakan diawal akan transparan namun sekarang berbanding terbalik. tidak pernah di munculkan pelaku ke Publik di militer,” kata Dimas dalam diskusi yang diselenggarakan oleh YLBHI, Jumat (24/4/2026).
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur, menyatakan banyak publik sejatinya meragukan peradilan militer lantaran mekanismenya kerap dipandang tidak transparan dalam menangani kasus yang melibatkan aparat.
“Indonesia sebagai presiden HAM di PBB tapi pelanggaran HAM makin banyak.
semua orang menormalkan akhirnya kita kehilangan harapan untuk Indonesia lebih baik,” tandasnya.
Sementara itu, dari perspektif historis sejarawan J.J. Rizal menilai bahwa praktik impunitas di Indonesia telah mengalami normalisasi dalam jangka panjang. Ia menyebut adanya konstruksi narasi yang membuat kekerasan kerap dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks tertentu.
Peneliti politik dan militer, Ikrar Nusa Bakti juga menambahkan bahwa
Andrie Yunus dinilai sebagai sosok yang berani menyuarakan nilai-nilai demokrasi, sehingga kasus yang menimpanya dipandang tidak dapat dilepaskan dari konteks perjuangan tersebut.
Dalam pembahasan yang berkembang, muncul pandangan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan hingga tuntas tanpa berhenti pada pelaku lapangan semata. Struktur dalam institusi militer yang memiliki jenjang kepangkatan dinilai membuka kemungkinan adanya pihak lain yang berperan di balik peristiwa tersebut.
“Kita harus melakukan tekanan publik dan kalau politisi dan penegak hukum tidak berjalan,” tandasnya.
