Koma.id | Jakarta – Pemerintah memastikan kebijakan work from home (WFH) akan mulai diterapkan setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini berlaku sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan diimbau pula untuk sektor swasta, sebagai langkah penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan aturan WFH akan dirinci lebih lanjut.
“Sesudah Lebaran kami akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujarnya.
Airlangga menambahkan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan implementasi berjalan efektif. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penerapan WFH sehari dapat memberikan dampak efisiensi energi, khususnya penghematan bahan bakar minyak (BBM).
“Ada hitungan kasar sekali, WFH bisa menghemat seperlima, kira-kira 20 persen penggunaan BBM,” katanya.
Purbaya menjelaskan, kebijakan ini hanya diberlakukan sehari untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas.
“Nanti libur terus, nanti enggak kerja-kerja. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, jika WFH diterapkan pada Jumat, maka akan tercipta akhir pekan panjang yang dinilai dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberi dorongan kecil bagi sektor pariwisata.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai tidak semua perusahaan mampu menerapkan sistem kerja tersebut. Menurutnya, sektor pelayanan seperti pusat perdagangan, hotel, restoran, kafe, transportasi, kesehatan, perbankan, hingga manufaktur tidak memungkinkan untuk WFH.
“Dunia usaha tidak dilibatkan dalam mengambil kebijakan ini,” kata Sarman. Ia menegaskan, WFH lebih cocok diterapkan pada pekerjaan administratif yang bisa dilakukan melalui sistem digital.
Hingga kini, pemerintah masih menyiapkan detail teknis pelaksanaan kebijakan WFH sehari dalam sepekan. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi energi sekaligus menjaga produktivitas kerja pasca-Lebaran.
