Koma.id– Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyoroti kondisi APBN 2026 di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif dengan menajamkan kembali program prioritas dan menunda proyek yang belum mendesak, seperti pembangunan jalan tol.
Menurutnya, penundaan proyek tersebut dapat memperkuat cadangan anggaran negara sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, Said menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis tetap harus dijalankan karena termasuk dalam kategori mandatory pada anggaran pendidikan.
Kualitas Udara Tak Sehat, Pemkot Lubuklinggau Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah
“Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan,” ungkap Said.
Polri Gandeng Masyarakat Amankan MotoGP Mandalika 2026, Pengamanan Diperketat Hingga Hari Terakhir
Selain itu, Said juga mendorong pemerintah menghentikan subsidi bagi kalangan industri dan kelompok ekonomi atas karena dianggap membebani APBN. Ia menilai subsidi sebaiknya difokuskan pada kelompok menengah dan masyarakat kecil, termasuk melalui bantuan sosial produktif untuk puluhan juta pelaku UMKM, khususnya usaha mikro.
TB Hasanuddin Minta Semua Pihak Terlibat Markas Judol di Rumah Dinas TNI Cijantung Diproses Hukum
Meski konflik regional yang melibatkan Iran serta serangan terhadap sejumlah negara Teluk memicu kekhawatiran terhadap ekonomi global, Said mengingatkan masyarakat tidak perlu panik karena dampaknya terhadap APBN tetap dihitung dalam kerangka tahunan dan pemerintah masih dapat menyesuaikan kebijakan melalui laporan outlook semester mendatang.
