Koma.id– Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menanggapi rencana gugatan hukum dari kubu Pakubuwono (PB) XIV Purboyo terkait Surat Keputusan (SK) yang diterbitkannya. SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 itu menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo.
Menurutnya penunjukan tersebut telah melalui kajian mendalam oleh pemerintah. Bahkan piahknya sudah siap menghadapi gugatan.
“Ya sudah enggak ada masalah (penunjukan), itu kan hak kita. Itu enggak ada masalah bagi kita,” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon menjelaskan, penunjukan perwakilan pemerintah pusat ini penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana hibah, mengingat Keraton Solo masih bergantung pada dana untuk perawatan dasar.
Lebih lanjut, Fadli Zon menegaskan bahwa urusan suksesi atau internal keluarga keraton berada di luar domain SK ini.
Qodari: Tuntutan Hentikan MBG Salah Besar
“Karena kalau kita tidak tunjuk, nanti siapa yang bertanggung jawab?” imbuhnya.
Konflik di Keraton Solo berawal dari klaim bersaing sebagai penerus tahta Pakubuwono XIII yang wafat. KGPAA Hamangkunegoro atau Gusti Purboyo menyatakan diri sebagai Pakubuwono XIV pada 5 November 2025. Sementara, KGPH Hangabehi juga mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV pada 13 November 2025.
Ketegangan antara kedua kubu terus berlanjut, mulai dari aksi penggembokan pintu keraton hingga bentrokan fisik menjelang kedatangan Menteri Fadli Zon pada Minggu (18/1/2026). Kedatangan Menbud saat itu adalah untuk menyerahkan SK kontroversial tersebut kepada KGPA Tedjowulan.
