Koma.id– Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur, menyoroti fenomena masifnya cibiran terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kritikan yang muncul dinilai tidak proporsional mengingat program-program tersebut berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia jangka panjang.
Salah satu program yang kerap mendapat sorotan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disebut-sebut banyak pihak menekan anggaran pendidikan nasional.
Baginya narasi tersebut terlalu disederhanakan dan cenderung menyesatkan jika tidak dilihat dalam konteks kebijakan publik secara menyeluruh.
Ia menegaskan, secara konstitusional presiden memiliki hak kewenangan penuh untuk menentukan arah pembangunan nasional, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Termasuk di dalamnya pengaturan prioritas anggaran melalui mekanisme APBN yang disepakati bersama DPR.
