Koma.id – Keluarga korban bersama Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan mendesak Komnas HAM menetapkan tragedi ini sebagai pelanggaran HAM berat dan membawa kasusnya ke penyelidikan pro yustisia. Mereka menilai langkah itu penting agar semua dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil.
“Ratusan orang tewas, luka, dan trauma tidak bisa dianggap biasa. Jika tragedi ini tidak ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, lalu apa lagi definisi pelanggaran HAM berat di negeri ini?” kata Dermawan, pendamping hukum keluarga korban, Rabu (1/10).
TNI Harus Diseret ke Meja Hukum
Hingga kini, proses hukum baru menyentuh beberapa anggota kepolisian. Sementara, aparat TNI yang berada di lokasi kejadian belum tersentuh investigasi serius. Hal ini dinilai sebagai bentuk impunitas yang berbahaya.
“Kita tidak boleh lagi menutup mata. Kalau TNI terlibat, mereka harus ikut bertanggung jawab. Jangan ada diskriminasi hukum hanya karena berseragam,” kata Dermawan.
Desakan keluarga korban tragedi Kanjuruhan menilai penyelidikan tidak bisa hanya berhenti pada Polri, tetapi harus menjangkau aparat TNI.
“Kalau hanya polisi yang diproses, itu tidak adil. Fakta di lapangan menunjukkan ada keterlibatan TNI,” tegas Dermawan.
