Koma.id- Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, akhirnya memutuskan membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan sebesar 300 persen. Pembatalan kenaikan PBB dilakukan setelah koordinasi dengan pemerintah pusat.
Keputusan ini diambil setelah Aliansi Rakyat Bone Bersatu menggelar demonstrasi menolak kebijakan tersebut pada Selasa (19/8/2025). Aksi yang berlangsung ricuh itu terjadi karena massa kecewa Bupati Bone tidak menemui warga.
“Sesuai arahan pemerintah pusat, kenaikan PBB P-2 kami tunda dan akan dikaji ulang. Kami juga akan lakukan evaluasi total karena ini memang merupakan temuan dari pemerintahan sebelumnya,” kata Plt Sekda Bone, Andi Saharuddin, Rabu (20/8/2025).
Saharuddin mengatakan warga dapat membayar PBB dengan nominal seperti tahun sebelumnya tanpa kenaikan. Bagi warga yang telah membayar lebih, pemerintah akan melakukan penyesuaian. Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh provokasi pihak tertentu terkait isu PBB.
“Adapun warga yang sudah membayar, nanti akan ada penyesuaiannya, masyarakat Bone tidak perlu khawatir,” jelasnya.
Sementara itu, kondisi keamanan di Kota Watangpone, Bone, pasca demonstrasi besar mulai kondusif. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Didik Supranoto, menyatakan situasi kini berada di bawah kendali Polres Bone dengan dukungan Polda Sulsel, Kodim Bone, dan Satpol PP Pemkab Bone.
“Peristiwa kemarin, menyebabkan 3 anggota Polri, 5 anggota Satpol, dan seorang anggota TNI terluka, mereka semua sudah ditangani tim medis, situasi keamanan di Bone sudah kondusif,” pungkasnya.
