Koma.id– Isu pengelolaan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kerja sama dagang dengan Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran publik.
Pemerintah Indonesia, melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pertukaran data pribadi dalam perjanjian tersebut dilakukan dengan prinsip perlindungan dan tanggung jawab negara.
Indonesia telah memenuhi standar perlindungan data yang disyaratkan.
Namun, Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) meragukan klaim pemerintah. Ketua Umum ACCI, Alex Budiyanto, membandingkan AS dengan Uni Eropa yang telah memiliki General Data Protection Regulation (GDPR), sementara AS belum memiliki regulasi ketat terkait perlindungan data.
Di sisi lain, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menekankan bahwa perlindungan data pribadi merupakan fondasi keamanan siber nasional. Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menegaskan bahwa pengambilan data pribadi oleh pihak AS harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data terlebih dahulu.
