Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaPolitik

Ditarget Segera Rampung , ICJR Kritik Usulan MA soal KUHAP

×

Ditarget Segera Rampung , ICJR Kritik Usulan MA soal KUHAP

Sebarkan artikel ini
Akademisi dan YLBHI Wanti-wanti Jangan Jadikan KUHAP Alat Represif Penegak Hukum

Koma.id– Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah memacu langkah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada tahun ini, di tengah pro dan kontra yang berkembang di publik. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, pengesahan RUU KUHAP menjadi target yang harus rampung pada 2025.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya akan mempercepat pembahasan revisi KUHAP. Menurutnya, DPR berkomitmen membuka ruang selebar-lebarnya untuk menerima masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, praktisi hukum, akademisi, hingga masyarakat sipil.

Silakan gulirkan ke bawah

Namun, upaya revisi KUHAP tersebut menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, mengkritik usulan Ketua Mahkamah Agung Sunarto yang mendorong agar aturan teknis terkait proses hukum acara, seperti penyidikan, penuntutan, dan peradilan, diserahkan pada masing-masing lembaga penegak hukum.

Menurut Maidina, jika hal itu dilakukan, akan muncul risiko aturan tumpang tindih hingga konflik kewenangan antarlembaga penegak hukum.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.