Bali – Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Udayana mendesak rektorat untuk membatalkan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Kemitraan tersebut terjalin lewat dokumen dengan nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025 yang ditandatangani pada 5 Maret 2025.
“Menuntut kepada Universitas Udayana untuk membatalkan perjanjian kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang sinergitas di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi,” kata Ketua BEM Universitas Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra lewat keterangan resmi, Kamis, 3 April 2025.
Arma menilai perjanjian tersebut masih bersifat umum dan tidak ada pengaturan teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ia mengkhawatirkan soal batasan kewenangan serta dampaknya terhadap kebebasan akademik dan independensi kampusnya.
“Penolakan ini muncul sebagai respons kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu,” ujar dia.
Selain itu, BEM Universitas Udayana juga mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mencabut nota kesepahaman yang dibuat bersama TNI pada 2023. Nota kesepahaman tersebut memungkinkan adanya kerja sama antara militer dan institusi pendidikan. Kemitraan itu juga yang membuat Universitas Udayana punya legalitas untuk menggandeng institusi militer.
