Koma.id– 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai bahwa kebijakan-kebijakan awal yang diambil masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait peran militer dalam pemerintahan serta efektivitas program-program strategis.
Salah satu kritik utama datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang menyoroti bagaimana pemerintahan Prabowo memberikan ruang besar bagi militer dalam menjalankan proyek-proyek ambisius negara. Prabowo dinilai semakin membuka akses bagi personel militer untuk terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sebuah langkah yang dianggap bisa berimplikasi luas terhadap dinamika sipil-militer di Indonesia.
Kortas Tipikor Polri Usut Dugaan Korupsi Batu Bara, Kerugian Negara Diindikasikan Rp5 Triliun
Tak hanya itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara juga menyampaikan sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Melalui konsolidasi nasional yang melibatkan perwakilan dari berbagai daerah, mereka menyoroti sejumlah program pemerintah yang dianggap belum berjalan optimal. Berdasarkan kajian akademik yang dilakukan, BEM Nusantara menilai bahwa beberapa program masih terkendala perencanaan yang kurang matang di tingkat kementerian terkait.
Kritik serupa juga disampaikan oleh BEM SI, yang bahkan turun ke jalan untuk menyuarakan evaluasi mereka terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Pada 28 Januari, massa yang dipimpin oleh Andrian Maulana menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Demonstrasi ini menegaskan adanya ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan sejauh ini, terutama dalam hal implementasi kebijakan yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
