Koma.id – Sejumlah Warganet protes di media sosial setelah mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka digunakan untuk mendukung pasangan calon independen dalam Pilkada Jakarta tanpa izin.
Temuan ini mencuat menyusul keputusan KPUD DKI meloloskan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan independen gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Menanggapi hal ini, pakar pemilu Titi Anggraini menekankan pentingnya validasi setiap dukungan yang diberikan oleh masyarakat.
“Kita punya pengalaman verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Prinsipnya, siapa pun yang menjadi peserta pemilihan mutlak hanya mereka yang berhak dan memenuhi syarat,” ujar Titi lewat akun X miliknya, Jumat (16/8).
Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu menegaskan, setiap dukungan harus valid, tidak boleh ada yang dimanipulasi atau digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
“Bagi warga Jakarta, kiranya sangat perlu mengecek apakah benar mendukung atau tidak, karena setiap dukungan harus valid,” pungkas Titi.
Netizen meminta Dinas Dukcapil segera mengambil langkah tegas untuk menyelidiki kasus ini dan memastikan bahwa proses verifikasi dukungan dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
