Koma.id– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melalui salah satu anggotanya, Ribka Tjiptaning, mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengakui peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Desakan ini muncul setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan hasil kajian terbaru mereka.
Sementara itu, Anggota Komnas HAM Saurlin Siagian menyatakan bahwa hasil kajian masa lalu sudah menunjukkan adanya pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut. Namun, kajian terbaru menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa peristiwa Kudatuli dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, bukan sekadar pelanggaran HAM biasa. Temuan ini memperkuat alasan untuk mendesak pemerintah mengakui tragedi tersebut sebagai pelanggaran HAM berat.
