Koma.id– Berbagai pihak terus merespon batalnya rencana Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) pada bulan Juli ini. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menyatakan bahwa hal ini seharusnya menjadi pelajaran berharga. Menurutnya, sebelum Jokowi mengumbar optimisme bulan lalu, banyak pakar telah mengingatkan bahwa kondisi IKN masih belum kondusif.
Sementara itu, Pengamat politik Adi Prayitno berpendapat bahwa masa depan IKN akan semakin suram setelah pemerintahan berada di tangan Prabowo Subianto, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Menurutnya, program unggulan Prabowo seperti penyediaan makanan bergizi gratis juga memerlukan anggaran besar.
Di sisi lain, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang ditandatangani pada 11 Juli lalu. Melalui Pasal 9 Perpres tersebut, Jokowi memberikan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun untuk investor.
