Koma.id – Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memiliki kawasan Perkantoran tersendiri.
Pemerintah telah membuat kebijakan rencana tata ruangnya.
Mulai Besok Warga Bisa Ikuti Walking Tour dan Nikmati Wisata Edukasi di Balai Kota Jakarta
Dikutip, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.
Merujuk Pasal 81, kawasan perkantoran tersebut adalah kawasan pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha lengkap dengan fasilitas umum serta sosial.
Kiprah Jenderal Suyudi Sebelum Jadi Kapolri, dari Pemberantasan Narkoba hingga Buron Internasional
Kawasan perkantoran di IKN bakal di bangun di atas lahan seluas 471,50 hektar. Di dalamya ada tiga wilayah perencanaan kawasan.
Yakni, kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP IKN Timur 2 di Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN), dan WP Kuala Samboja di Kawasan Pengembangan lbu Kota Nusantara (KPIKN).
Sementara dalam Pasal 125, kawasan perkantoran di IKN memiliki ketentuan umum zonasi.
Berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruangnya. Ketentuan pertama yakni kegiatan yang diperbolehkan.
Meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran, termasuk kegiatan riset dan pengembangan teknologi.
Lalu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan perkantoran. Kemudian, ada RTH sebagai pelengkap dan penunjang kawasan. Kemudian ada juga kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.
Ada juga hunian vertikal hingga perdagangan dan jasa dalam rangka pembauran fungsi.
Di sisi lain, ada kegiatan yang tidak diperbolehkan, di antaranya industri dan sebagainya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan perkantoran.
Ada juga soal ketentuan arahan intensitas pemanfaatan ruang.
Meliputi Koelisien Lantai Hijau (KDH) minimal 50 persen, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50 persen, Koelisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 5.
Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, menyampaikan anggaran IKN Nusantara pada tahun 2023 berkisar Rp23 triliun.
“Untuk 2023 itu yang dibangun gedung istana, perkantoran dan perumahan ASN, dengan perhitungan anggaran di kisaran Rp 23 triliun, angka resminya masih di cek lagi,” ucap Sumedi.
