Koma.id– Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea memastikan perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan seluruh pembiayaan kegiatan tersebut tidak membebani keuangan negara.
Pernyataan itu disampaikan Andi Gani dalam konferensi pers persiapan May Day 2026 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026). Ia menekankan tidak ada satu pun kementerian yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Menurutnya, seluruh kebutuhan acara berasal dari swadaya dan gotong royong berbagai pihak yang mendukung gerakan buruh. Ia juga memastikan tidak ada keterlibatan perusahaan besar maupun oligarki dalam pendanaan kegiatan tersebut.
Andi Gani menjelaskan, kekuatan utama pembiayaan May Day tahun ini berasal dari partisipasi langsung para buruh. Banyak peserta yang secara mandiri menanggung biaya transportasi hingga konsumsi selama mengikuti kegiatan.
“Saya tegaskan, biaya May Day tahun ini tidak menggunakan APBN kementerian manapun, tidak ada. Tidak ada dana negara dipakai sepeser pun, saya tahu persis,” kata Andi Gani dikutip.
Rissalwan Dukung Usia Pensiun Polri 60 Tahun, Dinilai Manfaatkan Kematangan Pemikiran Perwira
Ia mengungkapkan, sejumlah Pimpinan Unit Kerja (PUK) di berbagai pabrik bahkan turut menyiapkan makanan dan kebutuhan logistik secara kolektif bagi anggotanya. Meski mengakui biaya penyelenggaraan cukup besar, ia tidak merinci total anggaran karena sifatnya yang berbasis gotong royong.
Sementara itu, atribut berupa kaus dan payung yang akan dibagikan kepada peserta disebut merupakan hadiah dari Presiden Prabowo Subianto. Andi Gani menyebut atribut tersebut didesain langsung oleh Prabowo dan didanai menggunakan dana pribadi.
Perayaan May Day 2026 dijadwalkan berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5/2026). Sekitar 400 ribu buruh diperkirakan akan menghadiri kegiatan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan hadir dan menyampaikan pidato terkait kebijakan strategis bagi pekerja di Indonesia pada tahun 2026.
