Koma.id– Ancaman PHK Besar Mengintai: Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar dalam tiga bulan ke depan. Ancaman ini dipicu oleh eskalasi konflik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi global serta kebijakan impor mobil pikap dalam program Kopdeskel yang dinilai menekan industri dalam negeri.
“Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut,” ujar Said dikutip.
Ia menyebut biaya produksi yang meningkat, khususnya energi, telah mendorong perusahaan memberi sinyal pengurangan tenaga kerja kepada serikat buruh, sehingga PHK berpotensi tak terhindarkan jika kondisi tidak membaik.
Bahlil Akui PLN Terkendala Pasokan Batu Bara
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK per 1 Januari hingga 8 April 2026 mencapai 8.389 orang, disampaikan oleh Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri.
“Januari sampai April sudah ada datanya 8.389 dari Prof Anwar sampai hari ini. Saya nggak tahu (rincian provinsinya), ini kebetulan saya baca WA beliau di grup, Pak Menteri tanya lalu dikasih tahu 8.389 per 8 April,” kata
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan melalui satgas khusus, guna mengantisipasi potensi lonjakan PHK dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
“Kita tidak hanya gara-gara satu hal. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, dalam rapat-rapat kita kan kita selalu melihat ini bagaimana tiga bulan ke depan, apa yang harus siap, dan di Kementerian Keuangan itu juga punya, sudah membentuk Satgas tim debottlenecking dan seterusnya, dan itu kita terkoordinasi. Jadi, ini terus kita lakukan monitoring,” kata Yassierli
