Koma.id – Presiden Prabowo Subianto menyinggung keras sejumlah pengamat yang kerap mengkritik kinerja pemerintahannya, terutama di bidang ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Presiden mengaku gerah dengan kritik yang terus dilontarkan sejumlah pengamat ekonomi yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi krisis.
Pernyataan itu muncul setelah pemaparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyinggung adanya narasi pesimistis mengenai kondisi ekonomi nasional.
Prabowo menilai sebagian pengamat tidak objektif dalam melihat capaian pemerintahannya. Ia bahkan menuding ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan pandangan negatif terhadap kinerja pemerintah.
“Ada pengamat-pengamat yang sepertinya tidak suka kalau pemerintah berhasil,” kata Presiden Prabowo dalam rapat tersebut.
Klaim Ada Pengamat yang Dibiayai
Presiden juga mengklaim memiliki informasi intelijen terkait adanya pihak yang membiayai sejumlah pengamat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Menurutnya, sebagai presiden ia memiliki akses terhadap berbagai laporan intelijen yang memuat informasi mengenai kelompok-kelompok tersebut.
Ia menyebut praktik tersebut tidak jauh berbeda dengan tindakan yang merugikan negara.
“Saya punya data intelijen. Ada kelompok yang membiayai mereka,” ujar Presiden Prabowo.
Namun dalam pernyataannya, Presiden tidak merinci siapa pihak yang dimaksud maupun bentuk pembiayaan yang disebutkan tersebut.
Ancaman Akan “Menertibkan”
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang menurutnya terus menyerang pemerintah dengan narasi negatif.
Ia menyatakan pemerintah dapat mengambil langkah untuk “menertibkan” pihak-pihak tersebut.
“Kalau perlu akan kita tertibkan,” kata Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena dinilai menyentuh isu kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah.
Kritik Pengamat Bagian dari Demokrasi
Sejumlah pengamat menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sebelumnya menyebut perdebatan terkait kondisi ekonomi merupakan hal wajar dalam ruang akademik dan kebijakan publik.
Diskursus mengenai kondisi ekonomi nasional belakangan memang memanas setelah sejumlah ekonom menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi, pelemahan daya beli masyarakat, serta tekanan terhadap sektor industri.
Namun pemerintah berulang kali menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan tetap stabil di tengah dinamika global.
Pernyataan Presiden Prabowo terkait pengamat ini menambah panjang polemik antara pemerintah dan kalangan akademisi serta analis kebijakan yang kerap memberikan kritik terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
