Koma.id | Jakarta – Pemerintah memprediksi besaran tunjangan hari raya (THR) untuk sektor swasta pada Idulfitri 2026 mencapai Rp124 triliun. Estimasi ini berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah penerima upah sekitar 26,5 juta pekerja di seluruh Indonesia.
“Rp124 triliun untuk THR swasta diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (03/03).
Airlangga menegaskan, THR wajib dibayarkan maksimal H-7 Lebaran dan tidak boleh dicicil. Besarannya setara satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun, sementara bagi yang bekerja kurang dari satu tahun diberikan secara proporsional.
Selain sektor swasta, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk THR Aparatur Sipil Negara (ASN), naik 10% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp49 triliun. Pembayaran THR ASN dimulai sejak 26 Februari 2026 atau pekan pertama Ramadan.
Rincian alokasi THR ASN 2026 meliputi:
Rp22,2 triliun untuk 2,4 juta ASN Pemerintah Pusat termasuk TNI/Polri.
Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN Pemerintah Daerah.
Rp12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan.
Airlangga menambahkan, penyaluran THR ini diharapkan menjadi pendorong konsumsi masyarakat pada kuartal I-2026, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di awal tahun.
Selain pekerja swasta dan ASN, pemerintah juga memastikan pekerja gig seperti pengemudi ojek online akan kembali menerima Bantuan Hari Raya (BHR), sebagaimana tahun sebelumnya.
Dengan total dana lebih dari Rp179 triliun yang digelontorkan untuk THR swasta dan ASN, pemerintah optimistis momentum Lebaran 2026 akan menjadi penggerak utama konsumsi nasional sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
