Koma.id, Jakarta – Dr. (C) Haris Amir Falah, mantan narapidana terorisme (napiter), menilai posisi kelembagaan Polri sangat menentukan efektivitas penanganan terorisme di Indonesia. Namun ia menegaskan, Polri juga tidak boleh menjadi institusi yang sepenuhnya independen tanpa kontrol.
Menurut Haris, jika Polri berdiri terlalu independen, berpotensi muncul stigma sebagai “negara dalam negara” atau lembaga super body yang terlalu kuat dan minim pengawasan. Hal itu dinilainya juga berbahaya dalam sistem demokrasi.
“Kalau independen murni jangan. Nanti bisa muncul stigma negara dalam negara, super body. Itu juga berbahaya,” ujarnya.
Namun di sisi lain, ia juga tidak sepakat jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. Menurutnya, posisi paling moderat dan proporsional adalah tetap berada langsung di bawah Presiden.
“Jangan di bawah kementerian, tapi juga jangan independen murni. Yang pertengahan saja. Tetap di bawah Presiden, karena ada kontrol,” katanya.
Haris menjelaskan, posisi di bawah Presiden justru memberi legitimasi kuat secara demokratis. Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga kontrol sipil tetap berjalan melalui mekanisme konstitusional, termasuk pengawasan DPR.
“Kalau di bawah Presiden, itu lebih legitimate. Presiden dipilih rakyat. Kontrol sipilnya kuat,” tegasnya.
Ia juga menilai independensi dalam konteks operasional sangat penting, terutama dalam menangani jaringan terorisme yang membutuhkan respons cepat dan keputusan strategis tanpa hambatan birokrasi.
“Pertama dibutuhkan kecepatan. Kedua, kontrol sipil tetap ada. Jadi independensinya penting dalam kerja, tapi tetap ada pengawasan,” jelasnya.
Bagi Haris, keseimbangan antara kecepatan operasional dan kontrol sipil menjadi kunci utama menjaga profesionalisme Polri dalam memutus rantai terorisme tanpa keluar dari koridor demokrasi.
