Koma.id, Jakarta – Dr. (C) Haris Amir Falah, mantan narapidana terorisme (napiter), menilai profesionalisme Polri dalam penanganan kasus terorisme saat ini semakin terukur, terutama dari sisi akurasi intelijen.
Menurut Haris, dalam setiap proses penindakan tentu tidak bisa sepenuhnya bebas dari potensi kesalahan. Namun ia menilai tingkat kesalahan dalam penanganan terorisme saat ini sangat kecil dan terus mengalami perbaikan.
“Bukan berarti tidak ada error sama sekali, pasti ada titik kesalahan. Tapi kalau kita lihat, itu kecil sekali,” ujarnya.
Muhammad Rullyandi Nyatakan Batas Usia Pensiun Polri 60 Tahun Lebih Adil dan Proporsional
Ia menjelaskan, sejak Indonesia memasuki fase yang kerap disebut sebagai “zero attack”, situasi bukan berarti ancaman terorisme hilang sepenuhnya. Zero attack, kata dia, lebih merujuk pada tidak adanya aksi teror besar seperti bom atau penyerangan rumah ibadah dalam beberapa tahun terakhir.
Namun di balik itu, jejak jaringan dan simpatisan tetap ada dan justru menjadi tantangan tersendiri bagi aparat. Menurut Haris, membedakan antara simpatisan yang berada di pinggiran jaringan dan pelaku aktif atau eksekutor bukan perkara mudah.
“Mana yang betul-betul terlibat aktif, mana yang hanya di pinggir-pinggir saja, itu sulit. Tapi saya lihat penanganan Densus 88 dalam hal ini hampir tidak menimbulkan reaksi negatif,” katanya.
Ia juga menilai proses penindakan kini dilakukan dengan lebih hati-hati dan berbasis bukti. Penangkapan dilakukan setelah ada alat bukti dan saksi yang cukup untuk dibawa ke pengadilan, sehingga meminimalisir risiko salah tangkap.
“Tidak terdengar ada kasus salah tangkap. Betul-betul dilihat dulu buktinya, ada saksi yang bisa dimajukan di pengadilan, baru kemudian dilakukan penangkapan. Dan penangkapannya juga sangat soft,” jelasnya.
Bagi Haris, pendekatan yang lebih presisi dan humanis tersebut menjadi indikator bahwa profesionalisme aparat, khususnya Densus 88, semakin matang dalam membedakan antara ancaman nyata dan individu yang hanya berada di lingkaran luar.
