Koma.id – Tiga konfederasi buruh yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan dukung Polri tetap dibawah Presiden.
Sikap penolakan tegas terhadap penempatan Polri di bawah kementerian. Mereka bahkan menyatakan siap “pasang badan” menghadapi pihak-pihak yang mendorong perubahan struktur tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam deklarasi akbar yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026). Sekitar 2.500 buruh dari berbagai daerah hadir dalam kegiatan tersebut.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. Ia menilai penempatan Polri di bawah kementerian akan bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Menurut Andi Gani, perubahan posisi Polri juga bisa menyulitkan buruh dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang selama ini melibatkan aparat penegak hukum.
Sejumlah pimpinan buruh turut hadir dalam deklarasi tersebut, antara lain Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
Dalam kesempatan itu, Andi Gani menyampaikan lima ikrar sebagai sikap bersama gerakan buruh nasional.
Ikrar pertama menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat, dan sejahtera bagi seluruh rakyat, termasuk kaum buruh.
Ikrar kedua menegaskan penolakan terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Deklarasi ini menambah daftar penolakan terhadap usulan restrukturisasi Polri. Gerakan buruh menilai stabilitas kelembagaan kepolisian penting untuk menjamin kepastian hukum, termasuk dalam penyelesaian konflik ketenagakerjaan.
Hingga kini, wacana penempatan Polri di bawah kementerian masih menjadi perdebatan di ruang publik dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
