Koma.id — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menegaskan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi wacana perubahan kelembagaan Polri yang sempat mencuat belakangan ini.
Menurut Gus Fahrur, posisi Polri yang berada di bawah Presiden merupakan model ketatanegaraan yang ideal dan penting untuk menjaga independensi, netralitas, dan kekuatan institusi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan.
“Kalau rantai komando dibuat berlapis dan diseret ke ruang politik, yang pertama terpukul adalah netralitas. Polri harus tetap kuat sebagai institusi negara, bukan alat kepentingan,” ujar Gus Fahrur, Kamis (29/1/2026).
Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter
Gus Fahrur juga menyatakan bahwa penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap usulan pembentukan “menteri kepolisian” menunjukkan sikap kuat institusi dalam menjaga marwah dan independensi Polri. Ia menilai gagasan penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi membuka ruang tarik-menarik kepentingan politik yang justru bisa melemahkan kinerja lembaga.
Selain Gus Fahrur, dukungan serupa juga disampaikan tokoh dan organisasi lain. Wakil Rais Aam PBNU KH Muhammad Anwar Iskandar menilai struktur Polri saat ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sementara itu, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menilai posisi tersebut memiliki dasar konstitusional untuk menjaga integritas dan profesionalisme Polri.
Ketua Umum Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri juga menyatakan dukungan atas sikap Kapolri dan posisi Polri yang tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia menegaskan para purnawirawan berkomitmen menjaga marwah Korps Bhayangkara dan tidak mencederai nama baik institusi.
Respons dari internal Polri juga datang melalui Divisi Humas Polri, di mana Kadiv Humas Irjen Pol. Sandi Nugroho menyatakan institusi mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap posisi kelembagaan Polri di bawah Presiden. Dukungan tersebut dianggap menjadi energi tambahan bagi Polri dalam menjalankan mandat konstitusi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pernyataan Gus Fahrur dan dukungan berbagai elemen masyarakat tersebut muncul di tengah diskusi publik yang lebih luas soal posisi kelembagaan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Isu ini sebelumnya juga menjadi pembahasan di DPR RI, yang menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sebagai bagian dari reformasi kelembagaan.
