Koma.id– Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memicu polemik luas di tengah publik. Usulan yang disuarakan oleh tujuh partai politik itu mendorong perubahan dari sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh anggota DPRD.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis temuan terbarunya terkait respons masyarakat atas wacana tersebut. Hasil riset menunjukkan mayoritas publik menolak pilkada melalui DPRD.
Sebanyak 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung. Penolakan tercatat terjadi di hampir seluruh kelompok masyarakat, dengan Generasi Z menjadi kelompok paling tinggi tingkat penolakannya, yakni mencapai 84 persen.
Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati semua pendapat. Istana menyatakan tidak masalah dengan hasil survei yang dirilis LSI Denny JA itu.
Sementara itu, dari kalangan partai politik, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kembali pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rakernas I PDIP. Yakni pentingnya menjaga spirit reformasi, termasuk prinsip kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin, khususnya kepala daerah.
