Koma.id — Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur, menilai masifnya cibiran publik terhadap sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai sesuatu yang tidak proporsional dan cenderung aneh.
Menurut Syurya, berbagai program yang dijalankan pemerintah justru memiliki orientasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, dalam praktiknya, program-program tersebut kerap disederhanakan dalam narasi kritik yang tidak utuh.
“Salah satu contoh yang paling sering disorot adalah MBG yang disebut-sebut memangkas anggaran pendidikan nasional. Narasi seperti ini terlalu disederhanakan dan berpotensi menyesatkan jika tidak diletakkan dalam kerangka kebijakan publik secara menyeluruh,” kata Syurya dalam keterangannya.
Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter
MBG Dinilai Bagian dari Investasi SDM
Syurya menegaskan, program MBG tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kebijakan konsumtif, melainkan sebagai investasi negara terhadap kualitas generasi mendatang. Ia menilai, peningkatan gizi anak-anak sekolah berkaitan langsung dengan daya serap pendidikan, kesehatan, serta produktivitas jangka panjang.
Menurutnya, perdebatan soal anggaran MBG seharusnya dibahas secara lebih objektif dengan melihat keseluruhan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dipotong-potong dalam narasi yang bersifat politis.
Presiden Punya Kewenangan Menentukan Prioritas
Syurya juga menekankan bahwa secara konstitusional, presiden memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nasional, selama tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pengaturan prioritas anggaran merupakan bagian dari kewenangan presiden yang dijalankan melalui mekanisme APBN dan dibahas bersama DPR. Jadi tidak bisa serta-merta diklaim sebagai pelanggaran atau pemangkasan sepihak,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar kritik terhadap kebijakan publik tetap disampaikan secara sehat dan berbasis data, agar tidak mengaburkan tujuan utama kebijakan tersebut.
Minta Publik Lebih Rasional Menilai Kebijakan
Lebih jauh, Syurya mengajak publik untuk menilai kebijakan pemerintah secara lebih rasional dan berimbang, terutama terhadap program-program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, namun harus dibangun dengan pemahaman utuh atas desain kebijakan, bukan sekadar asumsi atau potongan informasi.
