Koma.id– Lembaga monitoring hak asasi manusia Imparsial mengkritik keras keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penjagaan kilang minyak Pertamina. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk penormalan penyimpangan peran militer dari fungsi utamanya yaitu untuk perang.
Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menyatakan bahwa dampak paling langsung dari praktik ini adalah melemahnya profesionalisme TNI dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman perang yang nyata.
Prakiraan Cuaca Sulawesi Selatan 3 Juli 2026: BMKG Ingatkan Potensi Hujan dan Angin Kencang
“Dimana-mana negara-negara sedang berfokus untuk menghadapi ancaman perang, buktinya kemarin Indonesia sudah menandatangani pakta pertahanan dengan Australia karena sadar betul bahwa ada ancaman perang di depan mata, di Natuna, misalnya, atau di Taiwan, di Utara Filipina. Itu semacam di halaman depan Indonesia,” katanya dikutip.
Hussein menegaskan, kondisi geopolitik justru seharusnya mendorong TNI untuk memprioritaskan kesiapan menghadapi ancaman eksternal, bukan terlibat dalam urusan sipil. Ia mempertanyakan fokus TNI yang, menurutnya, justru mengurusi hal-hal di luar tugas pokoknya, seperti menjaga institusi sipil.
Dominasi militer dalam ranah sipil, lanjut Hussein, juga ditafsirkan publik sebagai bentuk perluasan pengaruh TNI yang melampaui kewenangannya.
Oleh karena itu, Imparsial mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan kembali batasan konstitusional pengerahan TNI dan menghentikan wacana pelibatan TNI dalam penjagaan kilang.
