Koma.id– Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, mengkritik keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan kilang minyak Pertamina. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk penormalan penyimpangan peran militer dari fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.
Prakiraan Cuaca Sulawesi Selatan 3 Juli 2026: BMKG Ingatkan Potensi Hujan dan Angin Kencang
Jadi penugasan TNI di objek vital yang bersifat sipil berpotensi melemahkan profesionalisme prajurit dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman perang. Menurutnya, prioritas TNI seharusnya tertuju pada penguatan kesiapan tempur dan antisipasi ancaman eksternal, bukan pada aktivitas pengamanan yang sejatinya dapat ditangani institusi sipil.
Ia menambahkan, semakin sering militer masuk dalam urusan sipil, semakin kuat pula persepsi publik bahwa pengaruh TNI meluas ke sektor-sektor yang mestinya berada di bawah kendali otoritas sipil. Kondisi ini, menurutnya, dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan administrasi sipil yang menjadi fondasi tata kelola demokratis.
