Koma.id- Sejumlah pelajar di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah turun ke jalan menentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (17/2/2025). Mereka menuntut agar pemerintah lebih memprioritaskan pemberian pendidikan dan layanan kesehatan gratis daripada memberikan makanan gratis.
Meskipun tuntutan tersebut tampaknya sah sebagai aspirasi warga, ada fakta yang menunjukkan bahwa aksi ini tidak sepenuhnya murni, melainkan turut ditunggangi oleh kelompok separatis, khususnya Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB-OPM).
Program MBG, yang bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi kepada generasi muda Papua, seharusnya menjadi sebuah langkah positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di kawasan tersebut.
Namun, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, justru melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa jika pemerintah benar-benar berniat baik untuk masyarakat Papua, maka yang harus diprioritaskan adalah pendidikan gratis, bukan makanan gratis. Pernyataan ini jelas menciptakan narasi yang berusaha memprovokasi warga Papua untuk menentang kebijakan pemerintah pusat.
“Jika pemerintah Indonesia niat baik untuk Orang Asli Papua (OAP), maka yang harus dilakukan adalah pendidikan gratis, bukan memberikan makanan gratis,” kata Sebby, yang seakan menutup mata terhadap urgensi program MBG dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Papua.
Kritikan yang dilontarkan oleh OPM menunjukkan adanya usaha untuk mengalihkan fokus dan menyuburkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang seharusnya mendukung kesejahteraan rakyat.
Walaupun aksi penolakan ini awalnya mengedepankan tuntutan pendidikan dan kesehatan gratis, kehadiran OPM dalam mendukung gerakan ini menimbulkan pertanyaan serius.
Banyak pihak yang menganggap bahwa aksi ini bukanlah gerakan murni dari pelajar Papua yang menginginkan perubahan, melainkan upaya yang terorganisir untuk menciptakan ketegangan dan menggoyahkan stabilitas keamanan di Papua.
