Koma.id, Jakarta – Pertemuan para ketua umum partai politik pasca-Pemilu 2024 menjadi pertanda dimulainya babak baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dari pertemuan ini partai politik berhak memilih berada dalam koalisi atau oposisi selama 5 tahun ke depan.
Sayangnya, hal ini bisa saja berbeda ketika partai politik yang berbeda pilihan saat pilpres, justru kini bergandengan tangan menatap Pilkada serentak akhir tahun nanti.
“Dalam politik semua hal lentur, meskipun pilpres berbeda tetapi dalam pilkada bisa sejalan dan beriringan. Untuk di DKI maupun Banten, Golkar-PKB bisa saja bareng dalam mengusulkan calon. Begitu pula intensnya Gerindra dan PDIP di Jateng,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, seperti dilansir RMOL, Sabtu (4/5).
Pilkada inilah, kata Hari, yang menjadi ujian bagi semua dalam menjaga nilai-nilai demokrasi sesuai cita-cita Pembukaan UUD 1945.
Apalagi demokrasi adalah cara menyeleksi pemimpin, baik melalui melalui pemilu maupun pilkada.
Hari menilai, perbedaan calon bukan menjadi permasalahan. Tapi yang lebih utama adalah pertarungan gagasan juga visi dan misi, agar masyarakat tercerahkan dan mencerdaskan, serta menjaga nilai-nilai demokrasi sesuai ideologi Pancasila.
“Demokrasi yang sesuai nilai-nilai Pancasila harus makin berkembang, dewasa, dan utamanya memberikan kesejahteraan bagi warga dan masyarakat,” pungkasnya.
