Gulir ke bawah!
Polhukam

Mahfud MD Tegaskan Demokrasi Sistem Terbaik Saat Ini

4585
×

Mahfud MD Tegaskan Demokrasi Sistem Terbaik Saat Ini

Sebarkan artikel ini
Prof Mahfud MD
Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD.

KOMA.ID, JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Prof Mohammad Mahfud MD memberikan paparan tentang pentingnya demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik.

“Kita harus jaga agar stabilitas itu terjaga dengan tetap mengawal agar jangan sampai terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap proses mekanisme demokrasi,” kata Mahfud MD saat mengisi kuliah umum di Universitas Pancasila, Jumat (26/4).

Silakan gulirkan ke bawah

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga memberikan pemahaman tentang apa saja kelebihan dari sistem demokrasi. Mulai dari mencegah kediktatoran, menjamin kedaulatan tetap di tangan rakyat, menjaga keberagaman, sampai menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sistem demokrasi memiliki kelebihan mencegah kesewenang-wenangan terjadi dalam satu negara. Serta, penerapan sistem demokrasi menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

“Ada hak asasi dan ada kewajiban asasi, human right dan human responsibilities,” ujar Mahfud.

Namun, ia menekankan, penerapan demokrasi oleh satu negara harus diimbangi kedaulatan hukum. Mahfud mengingatkan, perdebatan di Sidang Pleno II BPUPKI pada Juki 1945 turut membahas itu sampai diputuskan demokrasi.

Mahfud membantah pihak-pihak yang masih mendiskreditkan sistem demokrasi, termasuk yang menyebut sistem votting seperti pemilu tidak mencerminkan demokrasi. Mahfud menegaskan, votting bagian dari demokrasi.

“Pelajaran pertama yang ingin saya berikan, votting itu adalah bagian dari demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu hasil votting,” kata Mahfud.

Ia membenarkan, demokrasi bukan sistem yang sempurna, tapi tetap dianggap yang terbaik. Bahkan, UNESCO pada 1950-an sudah membuat catatan kalau lebih dari 2/3 negara negara di dunia memilih sistem demokrasi.

Maka itu, Mahfud mengingatkan, penerapan sistem demokrasi harus pula dibarengi kedaulatan hukum atau nomokrasi. Sehingga, demokrasi yang merupakan kedaulatan rakyat berjalan seimbang dijaga kedaulatan hukum.

“Demokrasi tetep menjadi sistem yang lebih baik dengan persyaratan ada nomokrasi agar tidak bergeser ke oklokrasi,” ujar Mahfud.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.