Gulir ke bawah!
NasionalPolitik

4 Menteri Kompak Bansos Bukan Kartu Politik Tapi Senjata Lawan Kemiskinan

1965
×

4 Menteri Kompak Bansos Bukan Kartu Politik Tapi Senjata Lawan Kemiskinan

Sebarkan artikel ini

Koma.id- Empat menteri memberikan keterangan yang diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 pada Jumat (5/4/2024).

 

Silakan gulirkan ke bawah

Keempat Menteri tersebut adalah Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Perekonomian yang kompak menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tidak terkait dengan Pemilu 2024.

 

Menko PMK Muhadjir menyatakan bahwa pemberian bansos oleh pemerintah telah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebelum pelaksanaan Pemilu, dengan tujuan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.

 

Sementara itu, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa mitigasi bencana El Nino pada akhir tahun sebelumnya hingga awal tahun 2024 menjadi alasan pemerintah intensif dalam pembagian bansos.

 

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menjelaskan bahwa realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 mencapai Rp12,8 triliun, yang digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

 

Sementara itu, Tri Rismaharini menyatakan bahwa Kementerian Sosial mendapatkan anggaran sebesar Rp87,2 triliun pada tahun anggaran 2023, di mana sebagian besar digunakan untuk program perlindungan sosial, sementara sisanya untuk dukungan manajemen kementerian.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.