Gulir ke bawah!
Nasional

Minta Kapolri Jadi Saksi PHPU di MK, PASKODE : Tidak Ada Relevansinya

3144
×

Minta Kapolri Jadi Saksi PHPU di MK, PASKODE : Tidak Ada Relevansinya

Sebarkan artikel ini

Koma.id – Pusat Advokasi dan Studi Konstitusi Demokrasi (PASKODE) Harmoko M.Said, S.H., M.H menanggapi Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, yang mengajukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan keterangan pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Permintaan menghadirkan Kapolri sebagai saksi dalam sidang PHPU di MK tidak ada rekevansinya, sebab dalam UU pemilu Jo UU Polri bahwa Polri itu bersikap netral.” tegas Harmoko.

Silakan gulirkan ke bawah

Menurutnya, jika Kapolri dihadirkan sebagai saksi maka sama halnya mendorong Polri untuk tidak bersikap netral.

“Dikhawatirkan juga akan membentuk opini bahwa Polri tidak netral dan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.” ujarnya.

Diketahui, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, bahwa pengertian saksi tersebut diperluas sehingga saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara yang sedang diproses.

Disamping itu, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif dan asumsi-asumsi meluas di kalangan masyarakat terhadap insitusi Polri yang saat ini tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi dalam mewujudkan pengabdian bagi bangsa dan negara, termasuk mewujudkan Pemilu yang aman dan damai.

“Maka hal ini tidak boleh terjadi di MK. Demi menjaga asas netralitas Polri dalam Pemilu, jangan seperti itu (meminta keterangan Kapolri).” tuturnya.

PASKODE berharap bahwa sidang PHPU di MK berjalan sesuai dengan kewenangan MK secara konstitusional dan berlandaskan kode etik dan kode perilaku Hakim MK.

“Kita berharap tidak ada laporan terhadap Hakim Konstitusi ke MKMK karena nihil dugaan pelanggaran kode etik hakim MK. Oleh karena itu kami minta asas legalitas dan standart etik dalam sidang PHPU dijunjung tinggi.” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.