Gulir ke bawah!
Nasional

Jakarta Tak Lagi DKI, Ini Garis Besar Isi RUU DKJ yang Resmi Jadi Undang-Undang

393
×

Jakarta Tak Lagi DKI, Ini Garis Besar Isi RUU DKJ yang Resmi Jadi Undang-Undang

Sebarkan artikel ini
KANTOR DPR - MPR_6
Gedung DPR, DPD dan MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat.

Koma.id – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memaparkan garis besar materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang telah disepakati pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.

“Hasil pembahasan RUU tentang pemerintah daerah Daerah Khusus Jakarta yang telah disepakati terdiri dari 12 bab dan 73 pasal yang secara garis besar terkait materi berikut,” kata Supratman saat menyampaikan laporan guna pengambilan keputusan Tingkat II Rapat Paripurna DPR di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/3/2024) dilansir Antara.

Silakan gulirkan ke bawah

Dia kemudian menjelaskan tujuh garis besar materi muatan dalam RUU DKJ. Pertama, perbaikan definisi kawasan aglomerasi dan ketentuan mengenai penunjukan ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi oleh presiden, yang tata cara penunjukan-nya diatur dengan keputusan Peraturan Presiden.

Kedua, ketentuan mengenai gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui mekanisme pemilihan; Ketiga, penambahan alokasi dana paling sedikit lima persen bagi kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, sesuai dengan beban kerja wilayah administratif yang wajib diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.

Adapun materi muatan keempat, kata dia, memuat pengaturan mengenai pemberian 15 kewenangan khusus bagi Pemerintah Daerah Khusus Jakarta. Kewenangan khusus itu mencakup pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; penanaman modal; perhubungan; lingkungan hidup; perindustrian; pariwisata dan ekonomi kreatif; perdagangan; pendidikan; kesehatan; kebudayaan; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; kelautan dan perikanan; dan ketenagakerjaan.

“Kelima, pemantauan kemajuan dan kebudayaan dengan prioritas kemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta, pelibatan lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta pembentukan dana abadi kebudayaan yang bersumber dari APBD,” tuturnya.

Keenam, penyesuaian terkait pendapatan yang bersumber jenis retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan ruang, yang tata cara penetapan tarifnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, penambahan ketentuan lain terkait pertanahan.

Dia mengatakan bahwa pada Senin (18/3), Baleg DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU DKJ pada pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang, setelah delapan fraksi menyatakan setuju dan satu fraksi lainnya menyatakan menolak pembahasan tersebut.

“Melakukan pembahasan 734 DIM (daftar inventarisasi masalah) dengan pemerintah pada 18 Maret,” ucap dia.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, disetujui pula usulan baru terkait penyempurnaan ketentuan pada Pasal 24 Ayat (2) huruf d RUU DKJ menjadi, “Akses terhadap data kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan jalan berbayar elektronik yang berasal dari data Kepolisian Negara RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Kemudian, diusulkan pula penghapusan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) huruf g RUU DKJ yang menyatakan bahwa, “Melakukan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap kendaraan bermotor berupa mobil dan motor pribadi yang memasuki jalur khusus angkutan umum dan penyidikan terhadap angkutan umum orang/barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas”.

Perumusan RUU DKJ merupakan implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Setelah RUU DKJ disahkan DPR melalui Pengambilan Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna maka Presiden Joko Widodo masih perlu menerbitkan keputusan presiden (keppres) sebelum Ibu kota secara resmi pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.