Koma.id – Pergerakan kampus di berbagai penjuru negeri menggaungkan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi jelang Pemilu 2024. Forum Guru Besar di beberapa kampus ternama di Indonesia melayangkan kritik kepada Presiden Jokowi.
Melihat dinamika tersebut, Politikus Partai Demokrat Andi Arief memberikan komentar menohok.
Andi Arief justru menyindir forum guru besar itu dengan menyinggung soal peristiwa Km 50.
“Saya hanya ingin bertanya satu hal pada seluruh Forum Guru Besar, berada dimana saat anak-anak muda ditembak dan dibunuh di km 50?,” tulis Andi Arief dalam keterangannya di X @Andiarief__ (3/2/2024).
Seperti diketahui, gerakan protes akademisi di perguruan tinggi semakin meluas dengan kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Presiden Jokowi.
Inisiatif ini telah dilakukan enam kampus dalam rentang waktu 31 Januari hingga 3 Februari pagi.
Pertama, pada 31 Januari 2024, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) memulai gerakan ini dengan menyampaikan kritik melalui Petisi Bulaksumur.
Mereka, yang terdiri dari alumni, guru besar, dosen, dan mahasiswa, menilai bahwa Presiden Jokowi telah keluar dari koridor demokrasi.
Selanjutnya, pada 1 Februari 2024, giliran Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta menyuarakan pernyataan serupa, mengikuti jejak UGM.
Pada 2 Februari 2024, sivitas akademika Universitas Mulawarman ikut menyampaikan sikap.
Dalam pernyataan mereka, yang tergabung dalam Koalisi Dosen Universitas Mulawarman, menyerukan agar Presiden Jokowi menghentikan tindakan politik untuk kepentingan pribadi, dengan menegaskan bahwa Jokowi adalah presiden Indonesia, bukan presiden keluarganya.
Di hari yang sama, Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) juga bergabung dalam gelombang protes ini.
Di UI, para guru besar menyampaikan kritik dengan mengenakan pakaian kehormatan mereka, menegaskan bahwa kampus juga berfungsi untuk menjaga demokrasi di luar ruang kelas.
Sementara di Unhas, sivitas akademika yang tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi saat ini.
Gelombang protes ini diperkirakan akan terus meluas, dengan Universitas Padjadjaran merencanakan pernyataan sikap pada 3 Februari 2024.
Protes ini mencerminkan keprihatinan dan kritik terhadap kondisi politik yang dianggap merugikan demokrasi, dan diperkirakan dapat terus berkembang di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
