Koma.id – Ratusan mantan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) yang telah mengikuti program deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kini komitmen berubah menjadi agen demokrasi dan mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2024.
Munir Kartono, salah satu eks napiter yang kini menjadi agen demokrasi, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu 2024 agar dapat berlangsung dengan aman, damai, dan lancar.
“Masyarakat perlu memahami bahwa pemilihan umum adalah bagian dari proses demokrasi di Indonesia yang telah diatur oleh konstitusi, sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945,” kata Munir kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (24/1/2024).
Menurut Munir, tidak tepat jika ada yang mencampuradukkan pemilu dengan tafsiran agama, serta menyatakan bahwa proses demokrasi tidak sesuai dengan syariat Islam.
“Justru hal ini dapat membahayakan persatuan Indonesia,” katanya
Sebelumnya, Munir Kartono adalah sahabat dari Bahrun Naim, pemuka ISIS Indonesia, yang bertugas mencari pendanaan secara daring melalui Bitcoin.
Munir Kartono membagikan pengalamannya selama mengikuti program deradikalisasi BNPT, yang dimulai saat masih berada dalam masa penahanan. Kegiatan tersebut melibatkan dialog, diskusi, dan brainstorming yang dipimpin oleh pembina dari BNPT, Densus 88 Antiteror Polri, akademisi, hingga tokoh agama.
Para napiter yang mengikuti program deradikalisasi juga mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan, bahkan ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Puncak dari proses deradikalisasi ini terjadi ketika mereka dipindahkan ke Pusat Deradikalisasi BNPT.
“Saya mendapat pembinaan yang komprehensif, mencakup aspek keagamaan, wawasan kebangsaan, psikologi, dan melibatkan banyak pihak dari akademi hingga tokoh masyarakat,” tutur Munir.
Bagi Munir, pembinaan agama dan wawasan kebangsaan menjadi titik baliknya untuk mencintai NKRI.
Sebelumnya, saat terpapar paham radikalisme, Indonesia dianggap sebagai negara thoghut yang tidak menjalankan syariat Islam. Namun, pandangannya mulai terbuka setelah memperoleh pemahaman baru tentang Maqashid Syariah dan sejarah peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia.
Setelah menjalani program deradikalisasi, Munir berhasil mengubah pandangan radikalnya menjadi pemahaman yang lebih luas, sesuai dengan semangat Pancasila dan NKRI.
Munir menyoroti peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya terkait pandangan terhadap potensi segregasi (pemisahan antarkelompok) dalam masyarakat, terutama melalui isu-isu agama dalam konteks pemilu.
Dia menambahkan, di atas konstitusi Indonesia, banyak agama dan kepercayaan yang dijamin untuk bisa tumbuh dan berkembang, termasuk Islam.
“Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengeklaim Indonesia sebagai negara thoghut karena tidak sesuai dengan Syariat Islam,” tegas Munir Kartono.
Munir Kartono berharap agar Pemilu 2024 dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan positif. “Pemilu tidak berkaitan dengan status keimanan seseorang, dan apa pun pilihannya, tidak boleh digunakan untuk memutuskan kekafiran dan keislaman seseorang,” tambah Munir.
