KOMA.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah merestui adanya upaya pemakzulan Presiden seperti isu yang beredar saat ini.
Terkait dengan kedatangan tim Petisi 100 ke kantornya pada hari Selasa, 9 Januari 2024 lalu, dirinya sama sekali tidak menerima mereka dalam konteks agenda pemakzulan Jokowi sebagai Presiden.
“Mereka ini dipimpin oleh Faizal Assegaf, kontak saya, bang saya mau ketemu dengan abang. Urusan apa? , ini pemilu. Untuk apa? kan pemilu (urusannya) KPU. Tapi abang punya desk satgas pemilu, katanya,” ujar Mahfud saat bincang-bincang dengan Rehnald Kasali, Rabu (24/1).
Karena informasi yang ia dapat kedatangan Faizal Assegaf cs tersebut mau membahas tentang pemilu, maka dari itu dirinya sebagai Menko Polhukam merima audiensi mereka.
“Mereka datang, kan harus saya terima sebagai Menko Polhukam,” ujarnya.
Namun tak dinyana-nyana, Petisi 100 tersebut mendesak dirinya untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo sekaligus memastikan Pemilu 2024 tanpa keterlibatan apa pun dari Jokowi.
“Tiba-tiba mereka usulnya dua ; pertama, pemilu harus tanpa Jokowi, dan (kedua) Jokowi harus dimakzulkan, sebelum pemilu harus dimakzulkan. Itu pertemuan tertutup,” ujarnya.
Mendapati tuntutan semacam itu, Mahfud MD pun memberikan nasihat kepada Tim Petisi 100 bahwa apa yang disampaikan tidak mungkin terjadi untuk saat ini, apalagi tuntutan itu disampaikan kepada Menko Polhukam yang notabane bukan pemilik kewenangan untuk mengakomodir tuntutan mereka itu.
“Saya bilang, Kemenko Polhukam bukan penyelenggara pemilu, Kemenko Polhukam kan disuruh bertindak, eh saya bilang, ndak boleh, Kemenko Polhukam itu bukan penyelenggara pemilu. penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Lapor ke sana, jangan ke sini!,” tukasnya.
Ia kemudian memberikan nasihat kepada Faizal Assegaf yang notabane adalah aktivis 98. Di mana salah satu agenda reformasi adalah membuat agar pemerintah tidak bisa ikut terlibat aktif dalam urusan penyelenggaraan pemilu.
“Dulu kan anda sendiri yang berjuang agar pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu, sesudah begini anda minta saya melanggar konstitusi?,” ketus Mahfud ke Faizal cs.
Di sisi lain, Mahfud MD pun menilai bahwa tidak mungkin desakan pemakzulan Presiden itu terjadi saat ini. Apalagi isu tersebut sudah lama digaungkan oleh Petisi 100 namun tetap saja tidak direspons baik oleh DPR maupun partai politik.
Sehingga ia pun menyatakan bahwa isu ini sudah tidak laku dan tidak mungkin bisa direalisasikan untuk pemerintahan Joko Widodo saat ini.
“Urusan pemakzulan itu kan sudah anda suarakan lama, sudah ndak ditanggapi orang, sudah ke DPR kok malah meminta ke sini, ndak bakal jadi itu pemakzulan, dan itu yang saya katakan, ndak lebih dari itu,” terangnya.
Namun, pasca mediasi itu terjadi ia mendengar bahwa Faizal Assegaf membuat asumsi pribadi bahwa seolah-olah dirinya merestui isu pemakzulan Jokowi. Padahal ditegaskan Mahfud, dirinya sama sekali tidak pernah memberikan dukungan itu.
“Yang namanya Faizal Assegaf itu kan kemudian membuat insinuasi sendiri. Tapi waktu itu saya punya saksi, bahwa ada Syukri Fadholi, orang baik itu jujur. Ada Letjen (purn) Suharto, ada Marwan Batubara. Dia tahu bahwa saya tidak pernah merestui itu,” tegasnya.
Bahkan Mahfud juga mengatakan ada Rahma Sarita, mantan presenter yang sekaligus Wakil Pimpinan Redaksi Inilah.com non aktif yang ikut dalam rombongan tim Petisi 100 tersebut. Mahfud menjelaskan apa yang dilakukan perempuan tersebut di ruang mediasi itu.
“Dan ada Rahma Sarita itu merekam, dia kan ada usil juga kelihatannya, dia mungkin mau memotong mana yang bisa dipotong, nggak ada yang bisa dipotong. Tapi Faizal Assegaf bilang ini direstui, kapan direstui. Kalau nggak percaya tanya sama yang 3 orang jujur yang saya kenal itu,” sambung Mahfud.