Koma.id – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menebar ancaman untuk KKB Papua setelah kelompok bersenjata itu membakar SMK Negeri Oksibil, Papua. Menurutnya, tidak ada toleransi terhadap mereka yang mengganggu keamanan dan keselamatan warga Papua.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pun menggelar pertemuan dengan DPR, tak lama setelah kunjungannya dari Papua.
Langkah apa yang bakal diambil Laksamana Yudo Margono masih belum diumumkan, apalagi ia sempat mengadakan rapat tertutup dengan DPR.
Diketahui, Komisi I DPR RI memutuskan menggelar rapat tertutup dengan TNI saat pembahasan situasi Papua dan alat utama sistem senjata (Alutsista) di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Adapun permintaan itu dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Awalnya, Yudo menuturkan bahwa nantinya dirinya berjanji bakal menjelaskan soal situasi Papua dan alutsista sesuai RDP bareng DPR telah selesai.
“Izin ibu ketua dan para anggota, kalau diizinkan tertutup. Nanti biar kami yang menjelaskan pada media di luar,” ujar Yudo dalam RDP bareng Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Mendengar hal itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyetujui rapat bersama TNI digelar secara tertutup. Pasalnya, TNI lebih mengetahui alasan RDP untuk digelar secara terbuka atau tertutup.
“Tertutup ya? Kita dengarkan dari mitra karena beliau yang paling tahu isi yang akan dipaparkan,” jawab Meutya.
Diketahui, setelah beberapa hari meninjau wilayah rawan KKB Papua, Panglima TNI Laksamana YudoMargono akhirnya memberikan perintah terbaru. Ia memerintahkan seluruh jajaran TNI-Polri untuk mengambil sikap tegas kepada KKB Papua yang mengganggu kedaulatan NKRI. Hal itu diungkapkan Yudo saat berkunjung ke Koarmada III Sorong, bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
“Sudah dari awal TNI Polri harus tegas dan humanis saat menjalankan tugas,” ujar Yudo, kepada awak media di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (11/1/2023).
Untuk aparat TNI Polri harus tegas kepada oknum yang terus merongrong kedaulatan bangsa di tanah Papua.
“Tegas kepada yang mengganggu keselamatan bangsa, pembangunan, dan mengganggu masyarakat,” ucapnya.
Sementara, TNI Polri harus lebih humanis kepada masyarakat yang ingin bersinergi untuk membangun tanah Papua.
“Ini adalah Papua yang memiliki budaya dan masyarakat pun ingin menuju kesejahteraan rakyat. Kemudian bisa bersama mengawal putra putrinya bisa cerdas berpendidikan.”
Sehingga, masyarakat bisa mewujudkan cita-citanya dalam hidup nyaman dan beraktivitas di atas tanah Papua.
“Bagi kelompok yang ingin mengganggu masyarakat dan memisahkan diri dari Indonesia, maka TNI Polri harus tegas kepada mereka,” tuturnya.
Yudo menambahkan, tugas pokok TNI-Polri di tanah Papua ke depan juga dilindungi oleh undang-undang di internal.
