Koma.Id – Ketum PAN Zulkifli Hasan, yang baru dilantik jadi Menteri Perdagangan diprediksi bakal jalan di tempat dalam mengurusi persoalan minyak goreng. Pasalnya, bukan expert atau keahlian Zulhas soal perdagangan. Demikian kata Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie.
“Saya pikir Zulhas akan stagnan mengurus soal minyak goreng,” kata Jerry kepada Koma.id, Kamis (15/6/2022).
Apalagi, lanjut Jerry, selama mafia migor masih terus bermain maka sulit bagi Zulhas mengatasi persoalan mahalnya migor.
Di tambah lagi, figur Zulhas yang tak santer di kancah internasional bakal membuatnya kesulitan dalam mengatasi masalah migor dalam durasi waktu yang singkat. Mengingat, sesuai laporan, banyak kantor atau perusahaan migor justru berada di luar negeri.
“Kalau saya nilai Zulhas tak punya strategi ampuh mengatasi migor. Sebetulnya Mendag harus orang yang dikenal di dunia internasional dan mampu menguasai bahasa asing. Contoh waktu lalu Mendag Gita Wiryawan,” ucapnya.
Nama Zulhas Pernah Terseret Pusaran Kasus Korupsi
Zulhas pernah menduduki posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
pada 2009-2014. Pada saat menjabat sebagai Menteri KLHK di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pula, namanya dikaitkan dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 silam.
Pada 2020, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Zulhas, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau pada 2014 itu.
Kursi DPR Jateng Zonk dan Potensi PAN Gagal Lewati Ambang Batas Parlemen
PAN gagal meraih simpati rakyat Jateng saat dipimpin Zulhas. Buktinya partai berlambang matahari putih itu kehilangan seluruh kursi DPR di dapil Jawa Tengah (Jateng) pada Pileg 2019. Padahal pada pemilu sebelumnya ada delapan kursi DPR yang diperoleh PAN.
Bahkan dalam sejumlah hasil survei nasional yang digelar lembaga survei, PAN memang kerap dianggap akan gagal melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Seperti survei Indikator Politik Indonesia misalnya, PAN disebut berada di nomor urut ke-10 dengan hanya mendapatkan 1,1 persen suara.
Charta Politika juga dalam survei mereka, partai berlambang matahari putih berlatar biru itu hanya mendapatkan suara sebesar 1,5 persen.