]Koma.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (9/6/2022), mengatakan permasalahan terkait minyak goreng di tanah air perlahan mulai teratasi.
Luhut menegaskan, akan mengumpulkan para pengusaha besar hingga asosiasi di Bali untuk membahas tuntas minyak goreng. Di sana akan ada business matching.
“Alhamdulillah kalau saya boleh lapor di sini saya kemarin pergi ke Semarang, Jawa Barat, Jakarta, angkanya semua mulai turun, semua sekarang bagus,” kata Luhut.
“Apa yang dibuat pemerintah apa yang cocok apa yang tidak cocok sehingga tidak ada dusta di antara kita. Saya lihat dari itu kerusakan selama lima bulan itu inkonsistensi kita. Nah sekarang tidak mau, saya tidak mau diatur oleh siapapun. Tapi saya dengerin,” katanya lagi.
Menurut dia, tata kelola minyak goreng ke depan akan didigitalisasi. Imbasnya akan terlihat pada peningkatan penerimaan negara.
Luhut pun mengungkapkan rencana audit yang sedang dilakukan pihaknya terkait minyak goreng. Tujuannya adalah agar pemerintah mengetahui luas lahan kelapa sawit hingga ekspor minyak goreng.
“Jumlah yang ada di industri ini harus cocok kepada Kemendag, Kemenperin, Bea Cukai. Jadi harga jumlah itu harus bisa cocok dan kalau itu terjadi saya kira penerimaan negara saya kira billion of dollar kita akan tambah dari sana,” kata Luhut.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah akan membatasi kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit.
“Kemudian juga kita akan batasi orang-orang yang tinggal di luar negeri menikmati punya harta ratusan ribu hektare di republik ini. saya kira kita nggak setuju dengan hal-hal seperti ini. Itu saya kira dengan audit yang akan kami lakukan,” kata Luhut.
Tinggalkan Balasan